Demokrasi oh Demokrasi #1

Pemilihan Kepala Daerah sejatinya menjadi ajang pesta demokrasi masyakarat daerah tersebut, masyarakat diberi hak bebas dan secara langsung memilih kepala daerah yang kelak akan memimpinnya selama 1 periode pemerintahan. Suatu konsep yang merupakan adopsi dari Demokrasi yang diterapkan Yunani, dimana juga didalamnya terselip suatu makna intrinsik agar masyarakat mengenal secara langsung calon yang akan dipilih, mempelajari, mengamati serta menganalisis calon pemimpinnya kelak. Tapi pertanyaannya adalah: sudah siapkah masyarakat kita dengan sistem sesempurna itu?

Penulis mengambil contoh dari 2 pemilihan yang berlangsung di daerah penulis yang diadakan secara langsung, yakni pemilihan ketua Desa serta pemilihan Bupati. Dari kedua sampel pemilihan tersebut, masih ditemukannya kecurangan-kecurangan dan keanehan yang mewarnainya. Dalam pemilihan kepala desa misalnya, 1 hari sebelum pemilihan tim sukses dari salah satu calon tak segan-segan berkunjung ke rumah warga (bukan hanya sekedar untuk memohon doa restu) dari warga, melainkan juga memberikan sejumlah uang yang bagi saya pribadi sebagai warga desa tersebut terbilang cukup besar. 50 ribu rupiah! Dan dihitung bukan perkepala keluarga, melainkan per kepala pemilih.

Lain pemilihan kepala desa, lain pula pemilihan bupati. Sore hari sebelum pemilihan, segelintir orang membagikan beberapa bungkus mi instan kepada kepala keluarga. Ketika saya coba tanyakan kepada pihak terkait, mereka menjawab bahwa mi tersebut merupakan jatah warga dari calon nomor sekian yang pembagiannya secara merata kepada seluruh warga. Hanya saja ternyata beberapa kepala keluarga tidak turut terbagikan mi tersebut (keluarga saya contohnya) hanya karena keluarga kami dianggap pro kepada calon yang lain. Begitupun dengan beberapa keluarga di blok tempat tinggal kami, semoga ini bukan dianggap salah satu bentuk protes karena tidak mendapatkan mi instan tersebut.

Lalu, apa yang dilakukan oleh kaum elit terpelajar di desa saya? Saya pribadi termasuk golongan mahasiswa merasa malu karena tidak dapat berbuat apa-apa. Payah sekali. Hanya bisa menyaksikan kebusukan yang begitu jelas dan nyatanya diwajah saya, dihadapan mata saya sendiri. Lebih parah lagi, beberapa orang yang juga termasuk ke dalam golongan kaum terpelajar ini pun turut serta menyukseskan kegiatan pembagian gelap tak jelas darimana asal dananya tersebut.

Jadi apakah suara murni masyarakat yang seharusnya tersampaikan berubah menjadi suara kebusukan karena diiming-imingi uang 50 ribu rupiah dan bahkan 4-5 bungkus mi instan? Lalu bagaimana dengan independensi mahasiswa yang begitu digadang-gadang dan dipercaya sebagai controller? Apakah juga dengan mudahnya tergadaikan jika dihadapkan pada hal-hal berbau materi dan politik praktis? Jika mahasiswanya saja tidak cerdas, lalu bagaimana dengan masyarakat awam?

Sejatinya, sebelum menghadapi Pemilu 2014 yang merupakan pesta demokrasi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, cerdaskanlah masyarakat agar tidak terjebak pada fenomena politik praktis yang begitu biasa dan dianggap normal dijalankan. Suatu sifat permissif yang sangat tidak patut jika dibiarkan berlarut-larut. Semoga Jaya Selalu, Indonesiaku.

Hanya ada dua pilihan jika seseorang dihadapkan pada situasi seperti ini

Menjadi apatis atau mengikuti arus

Bersyukurlah karena masih ada pilihan yang lain

Menjadi manusia bebas.

-Soe Hok Gie.

Cirebon, 30 Desember 2013